BYTENEWS.ID – WAJO – Terpilihnya Drs. Andi Pameneri, M.Si sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Wajo masa bakti 2026–2031 dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan organisasi secara menyeluruh.
(25/6/2026)
Di tengah harapan lahirnya kepemimpinan baru, sejumlah kalangan mulai menyoroti berbagai persoalan yang selama ini dianggap menjadi catatan dalam tubuh organisasi kepramukaan di Kabupaten Wajo. Muncul opini publik yang mendorong agar Ketua Kwarcab yang baru melakukan evaluasi dan perombakan struktur organisasi secara objektif guna memastikan Gerakan Pramuka berjalan sesuai dengan prinsip pengabdian, pendidikan karakter, dan ketentuan organisasi.
Beberapa sumber yang enggan disebutkan namanya menilai masih terdapat figur-figur lama yang dianggap memiliki pengaruh kuat dalam organisasi dan diduga memanfaatkan kegiatan kepramukaan untuk kepentingan tertentu. Dugaan tersebut mencuat seiring sorotan terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan kepramukaan dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Jambore Cabang tahun 2022. Berdasarkan informasi yang beredar, setiap Kwartir Ranting disebut dikenakan kontribusi kegiatan sekitar Rp11 juta. Dengan jumlah 14 kwartir ranting di Kabupaten Wajo, kebijakan tersebut saat ini kembali menjadi bahan perbincangan publik.
Selain itu, muncul pula sorotan terkait rencana partisipasi pada kegiatan Jambore Nasional (Jamnas), di mana terdapat informasi mengenai adanya pungutan biaya yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp8 juta. Informasi tersebut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat dan pemerhati kepramukaan yang berharap setiap pembiayaan kegiatan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak hanya soal pembiayaan, sejumlah pihak juga menyoroti pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi seharusnya dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Namun, berdasarkan fakta yang berkembang, Muscab Kwarcab Wajo baru terlaksana setelah melewati masa bakti lebih dari satu tahun.
Saat dikonfirmasi, salah seorang sumber menyebut keterlambatan tersebut sebelumnya dikaitkan dengan keterbatasan anggaran. Namun demikian, alasan itu dinilai masih menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Kalau alasan tidak ada anggaran, tentu perlu dijelaskan secara terbuka. Sebab banyak pihak beranggapan Muscab dapat dilaksanakan dengan biaya yang relatif terjangkau apabila ada kemauan dan komitmen dari pengurus,” ujar sumber tersebut.
Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Sebagian kalangan menilai keterlambatan Muscab dan polemik pembiayaan kegiatan perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi kepengurusan baru agar tidak menimbulkan kesan negatif terhadap organisasi yang selama ini dikenal sebagai wadah pendidikan karakter generasi muda.
Pengamat sosial Hasan Basri di Wajo menilai kepemimpinan baru memiliki tantangan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Gerakan Pramuka melalui tata kelola organisasi yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan AD/ART.
Masyarakat berharap kepemimpinan Drs. Andi Pameneri, M.Si mampu menghadirkan semangat perubahan, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap program dan kegiatan kepramukaan benar-benar berorientasi pada pembinaan anggota, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Di sisi lain, berbagai dugaan dan persepsi yang berkembang tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait guna mendapatkan informasi yang berimbang dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak. Dengan demikian, semangat pembaruan yang diharapkan hadir dalam kepengurusan baru dapat berjalan secara konstruktif demi kemajuan Gerakan Pramuka Kabupaten Wajo.
(Hardiansyah)
