bytenews.id – WAJO — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wajo mengambil langkah cepat menyikapi persoalan dampak lingkungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar diskusi lintas instansi bersama sejumlah pihak terkait.
Langkah tersebut dilakukan setelah pertemuan dan diskusi sebelumnya bersama Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sultan Tajang, S.Hi dan Anggota DPRD Kabupaten Wajo Feri Saputra Santu beberapa hari lalu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo, A. Fakhrul Rijal, menjelaskan bahwa pihaknya menginisiasi diskusi internal dengan jajaran DLH, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Wajo, serta Dinas Kesehatan Wajo yang diwakili Bidang Kesehatan Lingkungan.
Diskusi tersebut membahas dampak lingkungan yang berpotensi ditimbulkan dari pelaksanaan program MBG sebagai salah satu Program Strategis Nasional.
“Kami tidak ingin ada MBG di Kabupaten Wajo yang sampai ditutup. Berdasarkan data yang kami peroleh, di beberapa daerah lain sudah ada MBG yang ditutup karena belum memenuhi persyaratan,” ujar Fakhrul Rijal.
Menurutnya, sejumlah penutupan MBG di daerah lain terjadi karena belum terpenuhinya persyaratan teknis, di antaranya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
DLH Wajo mengundang Koordinator Wilayah SPPG karena memiliki fungsi pengawasan terhadap operasional MBG sekaligus dapat memberikan rekomendasi apabila ditemukan pelanggaran standar operasional.
Sementara itu, Dinas Kesehatan dilibatkan karena instansi tersebut memiliki kewenangan dalam penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“DLH tidak mengeluarkan SLHS. Posisi kami lebih kepada pertimbangan teknis lingkungan, namun kami tetap akan terus mempelajari dan mendampingi proses ini,” jelasnya.
Dari hasil diskusi tersebut, DLH Kabupaten Wajo menyatakan kesiapan menjadi pendamping bagi pengelola MBG, khususnya terkait pengelolaan IPAL maupun persoalan lingkungan lainnya.
Ke depan, DLH, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Wajo, dan Dinas Kesehatan sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi penutupan MBG di wilayah Kabupaten Wajo.
Menurut Fakhrul Rijal, di lapangan masih banyak kendala karena program MBG merupakan program strategis nasional berbasis instruksi presiden yang sejak awal berjalan belum sepenuhnya memiliki petunjuk teknis operasional secara detail.
“Karena itu diperlukan sinergi semua pihak agar program ini tetap berjalan sekaligus memenuhi standar lingkungan dan kesehatan,” tambahnya.
Seluruh hasil diskusi tersebut rencananya akan dilaporkan kepada Ketua Satgas MBG Kabupaten Wajo yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo sebagai bahan evaluasi dan penguatan pelaksanaan program ke depan.
penulis : Cender
