BYTENEWS.ID, WAJO – Pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bagi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Wajo menuai sorotan. Sejumlah kepala desa diketahui mengikuti kegiatan bertema “Implementasi PP Nomor 16 Tahun 2026 dan Digitalisasi Tata Naskah Dinas Aparatur Pemerintah Desa” yang diselenggarakan oleh CV Kreatif Anak Bangsa.(15/7/2026)
Di sisi lain, pembentukan dan penyelesaian Koperasi Merah Putih (KMP) di sejumlah desa disebut masih belum rampung, sehingga memunculkan kritik dari berbagai pihak.
Direktur Lembaga Investigasi, Hardiansyah, mempertanyakan prioritas para kepala desa yang dinilai lebih memilih menghadiri kegiatan bimtek dibanding menyelesaikan pembentukan Koperasi Merah Putih yang merupakan program nasional.
“Masih banyak desa yang Koperasi Merah Putihnya belum rampung, tetapi justru kepala desa lebih memilih mengikuti bimtek. Padahal program Koperasi Merah Putih merupakan kebijakan pemerintah pusat yang perlu segera dituntaskan,” ujar Hardiansyah kepada wartawan.
Menurutnya, kegiatan bimtek yang rutin digelar setiap tahun perlu dievaluasi efektivitasnya terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan desa.
Ia menilai pelaksanaan bimtek selama ini belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kemajuan desa di Kabupaten Wajo.
“Setiap tahun ada bimtek, tetapi kami belum melihat perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pemerintahan desa. Karena itu perlu dievaluasi apakah kegiatan tersebut benar-benar memberikan manfaat atau justru hanya menjadi kegiatan yang menghabiskan anggaran,” katanya.
Hardiansyah juga mempertanyakan pelaksanaan bimtek di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah.
Ia meminta pemerintah daerah maupun instansi terkait melakukan evaluasi terhadap urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk memastikan tidak mengganggu penyelesaian program-program prioritas nasional.
“Kami berharap kepala desa dapat lebih memprioritaskan penyelesaian program yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, termasuk pembentukan Koperasi Merah Putih, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Hardiansyah bahkan melontarkan kritik keras terhadap sikap sejumlah kepala desa yang tetap mengikuti kegiatan bimtek ketika penyelesaian Koperasi Merah Putih di desanya belum tuntas.
“Yang menjadi pertanyaan kami, apakah kepala desa di Wajo lebih takut kepada pelaksana bimtek daripada menjalankan program yang menjadi arahan Presiden Prabowo? Koperasi Merah Putih merupakan program strategis pemerintah pusat, sehingga seharusnya menjadi prioritas untuk segera dirampungkan,” tegas Hardiansyah.
Ia menilai kepala desa seharusnya lebih mengutamakan penyelesaian program yang menjadi kebijakan nasional sebelum mengikuti kegiatan lain yang dinilai tidak bersifat mendesak. Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bimtek agar tidak mengganggu penyelesaian program-program prioritas desa.
Bimtek tersebut diketahui mengusung tema “Implementasi PP Nomor 16 Tahun 2026 dan Digitalisasi Tata Naskah Dinas Aparatur Pemerintah Desa” dan diselenggarakan oleh CV Kreatif Anak Bangsa.
Hingga berita ini diterbitkan, BYTENEWS.ID masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak penyelenggara bimtek, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Wajo, serta pihak terkait lainnya mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk progres pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Wajo.
(Herianto Ardi)
Post Views: 64
