Home / DPR / Politik

Kamis, 5 Juni 2025 - 20:54 WIB

Dasco Minta Polemik Biaya Hotel Menteri Rp9,3 Juta/Malam Tak Dibesar-besarkan

bytenews.idJakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait polemik biaya hotel sebesar Rp9,3 juta per malam untuk para menteri dan wakil menteri (wamen) saat melakukan perjalanan dinas di dalam negeri. Ia meminta agar persoalan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

Menurut Dasco, anggaran yang dialokasikan untuk pejabat negara dalam menjalankan tugas kenegaraan, termasuk akomodasi saat dinas, sudah disesuaikan dengan tanggung jawab dan kebutuhan masing-masing.

“Termasuk alokasi untuk yang menjalankan tugas negara itu, sudah dialokasikan. Sehingga, saya pikir, hal-hal demikian tidak perlu diperdebatkan,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

Baca Juga  Pihak Adira Finance Klarifikasi Dugaan Pemerasan oleh Debt Collector: "Itu Tidak Benar, Kami Turun Secara Baik-baik dan Sesuai Prosedur"

Belakangan, publik menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan negara untuk akomodasi para pejabat saat perjalanan dinas. Biaya menginap yang mencapai Rp9,3 juta per malam untuk menteri dan wamen menjadi sorotan, terutama di tengah upaya pemerintah yang sedang gencar melakukan efisiensi anggaran.

Namun, Dasco menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti negara sedang mengalami kekurangan dana. Menurutnya, efisiensi justru dilakukan agar anggaran dapat difokuskan pada hal-hal yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Baca Juga  Perjuangan Arga di DPRD Wajo Berhasil, Ruas Menge–Bendoro Dipastikan Dibangun

“Efisiensi anggaran yang dilakukan bukan berarti negara tidak punya anggaran. Tapi, anggaran diatur supaya lebih fokus kepada kegiatan atau program yang bersentuhan langsung dengan rakyat,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa alokasi anggaran untuk pejabat negara merupakan bagian dari perencanaan yang sah dan sudah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.

“Jadi, kalau bicara soal efisiensi, itu konteksnya beda. Jangan dicampuradukkan dengan kebutuhan operasional pejabat negara dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.

Tim : Redaksi

Share :

Baca Juga

Daerah

Proyek Wisata Bangsalae Diduga Jadi Temuan, Komisi IV DPRD Wajo Disorot Soal Pengawasan

DPR

RDP KOMISI I DPRD Wajo Ungkap Polemik Gaji PPPK Paruh Waktu, BKPSDM Tegaskan DPA Guru dan Tendik Ada di Dinas Pendidikan

Daerah

Gaji PPPK PW Baru Cair 3 Bulan, Guru Singgung “Umroh”, Komisi I DPRD Wajo Siap Kawal

DPR

Ketua Komisi I DPRD Wajo Hadiri Manre Sipulung di Situs Allangkanangnge, Dorong Jadi Destinasi Wisata Sejarah Unggulan

Nasional

NasDem Wajo Bereaksi Keras atas Sampul Majalah Tempo, Taqwa Gaffar: Jangan Bangun Opini Menyesatkan

DPR

Gaji 6 Bulan Tak Dibayar, Ketua Komisi l DPRD Siap Panggil BKPSDM Soal Nasib PPPK Paruh Waktu

Daerah

Andi Sariful Aklam Darakutni: Wajo Maju dengan Kebersamaan dan Kepedulian Rakyat

Daerah

HJW ke-627, Legislator Gerindra H. Syamsuddin Dorong Wajo Lebih Maju dan Sejahtera