bytenews.id – WAJO — Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo, Andi Fakhrul Rijal Burhanuddin, terus bergerak mencari solusi atas berbagai persoalan lingkungan hidup yang muncul di lingkup tugasnya.(10/4/2026)
Pada Jumat malam, 10 April, Kadis DLH melakukan silaturahmi sekaligus diskusi bersama Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sultan Tajang, serta Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Fery Saputra Santu, di kawasan Bola Pute.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan lingkungan strategis, khususnya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada program MBG yang saat ini menjadi perhatian pemerintah daerah.
Usai pertemuan, sejumlah awak media yang bertemu langsung dengan Kadis DLH menanyakan hasil diskusi tersebut. Andi Fakhrul Rijal mengaku mendapatkan banyak masukan konstruktif dari kedua legislator tersebut.
“Kami sangat senang karena banyak masukan yang diberikan terkait persoalan IPAL MBG. Dari diskusi itu, DLH sudah memiliki gambaran langkah-langkah yang harus ditempuh ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejak awal pelaksanaan program MBG belum disertai petunjuk teknis khusus dari Badan Gizi Nasional terkait pengelolaan limbah, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut sempat menimbulkan kebingungan di lapangan karena program MBG merupakan program strategis nasional yang harus segera dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden.
“Inpres itu wajib dilaksanakan, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada keterbatasan aturan teknis yang harus disesuaikan di daerah,” jelasnya.
Saat ini, kendala utama berada pada ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengharuskan fasilitas MBG menggunakan sistem IPAL standar restoran atau dapur berbasis bio-tech atau tangki pengolahan limbah.
Namun berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan tim DLH Wajo, banyak pengelola MBG tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk membangun IPAL dengan sistem tersebut.
Kondisi inilah yang mendorong DLH Wajo mencari solusi yang tetap memenuhi aspek lingkungan namun realistis diterapkan di lapangan.
Sebagai langkah lanjutan, DLH Kabupaten Wajo berencana mengundang seluruh pengelola MBG di wilayah Kabupaten Wajo untuk duduk bersama mencari solusi terbaik terkait pengelolaan limbah.
Andi Fakhrul Rijal menegaskan bahwa hasil diskusi bersama DPRD Sulsel dan DPRD Wajo menjadi bekal penting dalam merumuskan kebijakan teknis ke depan.
“Alhamdulillah kami sudah mendapat gambaran solusi. Selanjutnya akan kita diskusikan bersama pengelola MBG agar kebijakan yang diambil tetap ramah lingkungan dan dapat diterapkan,” pungkasnya.
Langkah aktif Kadis DLH tersebut dinilai sebagai bentuk pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah dan legislatif dalam memastikan program nasional tetap berjalan sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Wajo.
penulis : Cender
