bytenews id – WAJO — Polemik pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan PPPK PW di Kabupaten Wajo kembali menjadi sorotan publik.(21/04/2026)
Setelah sempat menunggak hingga enam bulan, pembayaran gaji akhirnya mulai dicairkan. Namun, pencairan tersebut dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan karena baru tiga bulan gaji yang dibayarkan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan guru jenjang SD, SMP dan PAUD telah menerima pencairan sebesar Rp750 selama 3 bulan.
Salah satu guru PPPK yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa karena pembayaran belum sepenuhnya.
“Kami bersyukur sudah mulai dibayar, tapi masih ada 3 bulan belum dicairkan. Padahal kebutuhan hidup terus berjalan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan lagi persoalan administrasi di BKPSDM.
“Ini bukan kesalahan BKPSDM karena semua berkas dan syarat sudah lengkap. Yang membayar gaji PPPK PW ini adalah Dinas Pendidikan,” tambahnya.
Bahkan secara spontan, guru tersebut melontarkan sindiran yang kini ramai diperbincangkan di kalangan tenaga pendidik.
“Apakah ini efek umroh?” celetusnya.
Keterlambatan pembayaran gaji membuat perhatian publik tertuju pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo yang disebut sebagai pihak teknis penyaluran gaji PPPK PW.
Para guru berharap tidak ada lagi keterlambatan mengingat seluruh persyaratan administrasi telah rampung sejak lama.
Komisi I DPRD Wajo, Amshar Andi Timbang beserta Anggota komisi , menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut.
Menurutnya, kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Apabila kontrak mereka berlanjut, kiranya gaji PPPK PW disesuaikan dengan OPD lain yang kurang lebih Rp1 juta,” tegasnya.
Ia menilai guru memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga tidak layak mengalami keterlambatan pembayaran berulang.
Bagi para guru PPPK PW, persoalan ini bukan sekadar angka di rekening, melainkan menyangkut kebutuhan keluarga sehari-hari.
Di tengah tuntutan profesionalisme dan tanggung jawab mendidik generasi muda, mereka berharap pemerintah daerah mampu memberikan kepastian hak tanpa harus menunggu berbulan-bulan.
Kini publik menanti langkah konkret pemerintah agar polemik gaji guru tidak kembali menjadi cerita lama di dunia pendidikan Wajo.
penulis :,Cender
