bytenews.id – MAKASSAR — Penyelidikan dugaan proyek kontroversial pengadaan bibit nanas terus bergulir. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memeriksa sejumlah mantan pimpinan DPRD untuk mengurai asal-usul munculnya anggaran yang diduga tidak pernah dibahas secara resmi dalam proses legislasi.
Salah satu yang diperiksa yakni Andi Ina Kartika Sari. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya, yaitu Ni’matullah Erde, Syaharuddin Alrif, dan Darmawangsyah Muin.
“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina, Jumat (17/4).
Dalam pemeriksaan tersebut, para mantan pimpinan DPRD mengaku tidak pernah membahas secara spesifik pengadaan bibit nanas saat pembahasan APBD berlangsung.
Ni’matullah Erde bahkan menyebut terdapat kejanggalan dalam draf anggaran karena pembahasan legislatif kala itu lebih berfokus pada program prioritas lain.
“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas. Yang ramai justru program pengembangan pisang cavendish,” ungkapnya.
Pernyataan itu memperkuat dugaan adanya perubahan atau penyisipan anggaran di luar mekanisme pembahasan resmi.
Diduga Ada ‘Penumpang Gelap’ APBD
Penyidik Kejati Sulsel kini menelusuri jalur masuk anggaran tersebut dengan mengantongi risalah rapat Badan Anggaran serta dokumen APBD Tahun 2024.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan pemeriksaan intensif terhadap para mantan legislator sebagai langkah strategis mengungkap konstruksi perkara.
“Pemeriksaan ini penting untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” jelasnya.
Jika terbukti anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut muncul tanpa proses pembahasan resmi, maka penyelidikan berpotensi melebar hingga ke level teknis eksekutif maupun pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik penyisipan anggaran.
Kasus yang kini dijuluki publik sebagai “Nanas Berduri” disebut-sebut sebagai contoh dugaan praktik penumpang gelap dalam penyusunan APBD.
Keterangan para mantan pimpinan DPRD menjadi kunci penting bagi penyidik untuk mengurai benang kusut proyek tersebut dan mengungkap siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab atas kemunculan anggaran misterius itu.
Perkembangan penyidikan pun diperkirakan masih akan terus bergulir dan berpotensi membuka fakta baru dalam tata kelola anggaran daerah.
penulis : Cender
