Dispopar Wajo Disorot! Subsidi Kontingen Rp200 Ribu Diduga Diwarnai Praktik Kuitansi Kosong

BYTENEWS.ID – WAJO – Penyaluran bantuan logistik berupa beras dan telur kepada anggota kontingen, serta dana subsidi atau uang sewa rumah sebesar Rp200.000 oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Wajo, kini menjadi sorotan.(14/11/2026)

Pasalnya, di tengah penyaluran bantuan tersebut, muncul dugaan persoalan administrasi yang patut mendapat perhatian. Informasi yang dihimpun BYTENEWS.ID menyebutkan adanya dugaan praktik penandatanganan kuitansi kosong oleh sejumlah pemilik rumah kos atau tuan rumah kos sebelum nominal maupun rincian administrasi dicantumkan secara lengkap.

Jika dugaan tersebut benar terjadi, tentu menjadi persoalan serius. Sebab, kuitansi bukan sekadar lembaran tanda tangan, melainkan dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan dan penyaluran anggaran.

Jangan Sampai Administrasi Hanya Formalitas

Penggunaan kuitansi kosong berpotensi menimbulkan persoalan apabila kemudian diisi tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak yang menandatanganinya. Kondisi ini juga dapat membuka ruang pertanyaan mengenai transparansi, keakuratan nominal pembayaran, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Apalagi, dana yang disalurkan merupakan bagian dari fasilitas dan dukungan bagi anggota kontingen yang mengikuti kegiatan olahraga.

Publik tentu berharap seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan secara terbuka, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai bantuan yang seharusnya memberikan kemudahan justru menyisakan persoalan dalam proses administrasinya.

Dispopar Diminta Buka Penjelasan

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dispopar Kabupaten Wajo maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan penandatanganan kuitansi kosong tersebut.

BYTENEWS.ID memandang perlu adanya penjelasan terbuka dari pihak dinas, khususnya terkait mekanisme pencairan subsidi rumah, prosedur penandatanganan kuitansi, serta bukti pertanggungjawaban pembayaran kepada para penerima.

Jika memang seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan, Dispopar tentu dapat memberikan penjelasan sekaligus menunjukkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Sorotan ini bukan untuk menghambat penyaluran bantuan kepada atlet maupun anggota kontingen. Justru sebaliknya, transparansi diperlukan agar hak para penerima terpenuhi dan pengelolaan anggaran tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

(CDR)