Anggaran Penutupan Porprov Sulsel 2026 Capai Rp675 Juta, Kesatuan Rakyat Menggugat (Keramat) Soroti Potensi Pemborosan
BYTENEWS.ID-WAJO – Alokasi anggaran untuk acara penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan 2026 yang digelar di Lapangan Merdeka menjadi sorotan publik. Pasalnya, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) tercatat menggelontorkan dana hingga ratusan juta rupiah untuk kebutuhan teknis dan hiburan pada acara tersebut.(14/11/2026)
Berdasarkan informasi yang dihimpun, rincian belanja kegiatan penutupan Porprov Sulsel 2026 mencakup dua pos pengeluaran utama dengan nilai yang cukup besar,jasa Penyelenggaraan Acara dan Hiburan Dialokasikan sebesar Rp344.000.000.
Anggaran ini mencakup jasa penyelenggaraan acara (event organizer), pertunjukan kesenian, serta jasa talenta atau pengisi acara.
Sewa Peralatan Umum Dialokasikan sebesar Rp331.000.000 untuk mendukung perlengkapan teknis di lapangan.
Jika ditotal, kedua pos anggaran tersebut mencapai Rp675.000.000 atau lebih dari setengah miliar rupiah.
Besarnya alokasi dana ini memicu reaksi dari pegiat kontrol sosial. Perwakilan Kesatuan Rakyat Menggugat (Keramat), Ardi, saat dimintai keterangannya mempertanyakan urgensi dan kewajaran nilai anggaran tersebut. Ia menilai pengeluaran lebih dari Rp600 juta hanya untuk kebutuhan pengisi acara dan sewa peralatan tergolong sangat besar.
”Kita akan lihat apakah pengalokasian anggaran artis dan sewa peralatan ini sudah sesuai atau tidak, karena saya lihat nilainya terlalu banyak, mencapai Rp600 juta lebih,” ujar Ardi dengan nada kritis.
Ardi pun mengingatkan pihak terkait agar mengelola anggaran daerah secara transparan dan akuntabel. Ia berharap dana publik tersebut digunakan sebagaimana mestinya untuk menyukseskan acara penutupan Porprov Wajo-Bone 2026 tanpa ada praktik penyimpangan.
”Semoga dana itu tidak dimainkan dan tidak dikorupsi,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata tidak merespons. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak dinas terkait.”
(cdr)