Wajo, bytenews Indonesia — Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Fraksi NasDem, Taqwa Gaffar, memanfaatkan masa reses untuk menyerap aspirasi warga Kecamatan Tempe sekaligus menyampaikan capaian konkret di bidang infrastruktur. Dalam reses yang digelar di Jalan Belibis, Kelurahan Sengkang, Taqwa mengungkapkan keberhasilannya mengamankan anggaran Rp4 miliar untuk peningkatan jalan hotmix dalam Kota Sengkang pada tahun anggaran 2026.
Reses yang berlangsung di lokasi yang disebut Taqwa sebagai “Rumah Perjuangan” itu dihadiri ratusan warga dari 16 kelurahan di Kecamatan Tempe. Suasana berlangsung tertib meski sarat emosi, mengingat lokasi tersebut merupakan posko pemenangan Taqwa pada Pemilu Legislatif 2024 lalu.
“Tanpa doa dan perjuangan masyarakat, saya tidak mungkin duduk di DPRD. Meski tidak selalu hadir secara fisik, komitmen saya untuk warga Tempe tidak pernah berkurang,” kata Taqwa di hadapan konstituennya.
Sebagai anggota Komisi III dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Wajo, Taqwa menjelaskan bahwa anggaran perbaikan jalan hotmix sempat tidak masuk dalam perencanaan awal. Namun, melalui pembahasan di tingkat legislatif dan penyampaian pandangan fraksi, alokasi tersebut akhirnya disetujui oleh pemerintah daerah.
“Awalnya tidak terakomodasi. Setelah kami sampaikan urgensinya, pemerintah daerah menyetujui alokasi Rp4 miliar. Ini bukan capaian pribadi, tetapi hasil kerja politik untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selain isu jalan, warga juga menyampaikan sejumlah usulan lain, seperti perbaikan Jalan Latenridolong dan Jalan Gelatik menuju Jembatan Padduppa, normalisasi drainase di sekitar Masjid Raya dan wilayah Toddooppu, penambahan lampu jalan, hingga penataan lingkungan dan pemangkasan pohon yang dinilai membahayakan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Taqwa meminta Camat Tempe dan jajaran terkait untuk memastikan usulan warga yang telah masuk Musrenbang ditempatkan dalam skala prioritas.
“Kalau sudah masuk Musrenbang, saya minta minimal 10 besar prioritas. Kita kawal bersama agar benar-benar terealisasi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Taqwa juga menyinggung program penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Mattirotappareng Barat yang akan dibiayai melalui anggaran pusat pada 2025. Ia menyebut program tersebut lahir dari inisiatif legislatif, namun memilih untuk tidak mengklaimnya secara personal.
“Kerja di DPRD bersifat kolektif. Yang penting masyarakat merasakan manfaatnya, bukan siapa yang paling menonjol,” ujarnya.
Menghadapi tahun anggaran 2026, Taqwa mengakui tantangan semakin berat seiring kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang diperkirakan memangkas APBD Wajo hingga sekitar Rp247 miliar. Meski demikian, ia menegaskan fungsi DPRD adalah memastikan keterbatasan fiskal tidak menghilangkan kebutuhan dasar masyarakat.
Reses tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta), Camat Tempe, serta Lurah Sengkang.
Editor : Cender
