Home / DPR / Politik

Kamis, 5 Juni 2025 - 20:54 WIB

Dasco Minta Polemik Biaya Hotel Menteri Rp9,3 Juta/Malam Tak Dibesar-besarkan

bytenews.idJakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait polemik biaya hotel sebesar Rp9,3 juta per malam untuk para menteri dan wakil menteri (wamen) saat melakukan perjalanan dinas di dalam negeri. Ia meminta agar persoalan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

Menurut Dasco, anggaran yang dialokasikan untuk pejabat negara dalam menjalankan tugas kenegaraan, termasuk akomodasi saat dinas, sudah disesuaikan dengan tanggung jawab dan kebutuhan masing-masing.

“Termasuk alokasi untuk yang menjalankan tugas negara itu, sudah dialokasikan. Sehingga, saya pikir, hal-hal demikian tidak perlu diperdebatkan,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

Baca Juga  Israel Chaos Ribuan Warga Ngamuk Tuntut Netanyahu Ganti Rugi Imbas Serangan Dahsyat Rudal Iran

Belakangan, publik menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan negara untuk akomodasi para pejabat saat perjalanan dinas. Biaya menginap yang mencapai Rp9,3 juta per malam untuk menteri dan wamen menjadi sorotan, terutama di tengah upaya pemerintah yang sedang gencar melakukan efisiensi anggaran.

Namun, Dasco menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti negara sedang mengalami kekurangan dana. Menurutnya, efisiensi justru dilakukan agar anggaran dapat difokuskan pada hal-hal yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Baca Juga  Mahasiswa Bakar Keranda Mayat di Depan Gedung DPRD Wajo Saat Aksi Orasi

“Efisiensi anggaran yang dilakukan bukan berarti negara tidak punya anggaran. Tapi, anggaran diatur supaya lebih fokus kepada kegiatan atau program yang bersentuhan langsung dengan rakyat,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa alokasi anggaran untuk pejabat negara merupakan bagian dari perencanaan yang sah dan sudah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.

“Jadi, kalau bicara soal efisiensi, itu konteksnya beda. Jangan dicampuradukkan dengan kebutuhan operasional pejabat negara dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.

Tim : Redaksi

Share :

Baca Juga

Daerah

DPRD Wajo Kompak Hadiri Pembukaan MQKI 2025 di Pondok Pesantren As’adiyah

Daerah

Bupati Andi Rosman didampingi Forkopimda Pantau Tiga Lokasi MQK dan MQKN Jelang Pembukaan : Insya Allah Semua Sudah Siap

Daerah

DPRD Wajo dan Pemda Perkuat Sinergi Sambut Verifikasi KKS Nasional

DPR

MQK Internasional di Wajo, Amshar Andi Timbang: Ini Momentum Strategis Pesantren As’adiyah

DPR

Mahasiswa Bakar Keranda Mayat di Depan Gedung DPRD Wajo Saat Aksi Orasi

DPR

Anwar Faruk Harapkan PKS Wajo 6 Kursi Pada Pemilu 2029 Yang Akan Datang

DPR

Perjuangan Arga di DPRD Wajo Berhasil, Ruas Menge–Bendoro Dipastikan Dibangun

Daerah

Wajo Tanpa RPPLH: Lingkungan Terancam, Tambang Ilegal Bebas Beraksi, Ketua Bapemperda Soroti Lemahnya Perencanaan Lingkungan