Home / DPR / Politik

Kamis, 5 Juni 2025 - 20:54 WIB

Dasco Minta Polemik Biaya Hotel Menteri Rp9,3 Juta/Malam Tak Dibesar-besarkan

bytenews.idJakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait polemik biaya hotel sebesar Rp9,3 juta per malam untuk para menteri dan wakil menteri (wamen) saat melakukan perjalanan dinas di dalam negeri. Ia meminta agar persoalan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

Menurut Dasco, anggaran yang dialokasikan untuk pejabat negara dalam menjalankan tugas kenegaraan, termasuk akomodasi saat dinas, sudah disesuaikan dengan tanggung jawab dan kebutuhan masing-masing.

“Termasuk alokasi untuk yang menjalankan tugas negara itu, sudah dialokasikan. Sehingga, saya pikir, hal-hal demikian tidak perlu diperdebatkan,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

Baca Juga  Wajo Tanpa RPPLH: Lingkungan Terancam, Tambang Ilegal Bebas Beraksi, Ketua Bapemperda Soroti Lemahnya Perencanaan Lingkungan

Belakangan, publik menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan negara untuk akomodasi para pejabat saat perjalanan dinas. Biaya menginap yang mencapai Rp9,3 juta per malam untuk menteri dan wamen menjadi sorotan, terutama di tengah upaya pemerintah yang sedang gencar melakukan efisiensi anggaran.

Namun, Dasco menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti negara sedang mengalami kekurangan dana. Menurutnya, efisiensi justru dilakukan agar anggaran dapat difokuskan pada hal-hal yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Baca Juga  Keluhan Warga Attakae Dijawab, Reses Ketua Komisi III DPRD Wajo Pastikan Proyek Jalan Lapatokah

“Efisiensi anggaran yang dilakukan bukan berarti negara tidak punya anggaran. Tapi, anggaran diatur supaya lebih fokus kepada kegiatan atau program yang bersentuhan langsung dengan rakyat,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa alokasi anggaran untuk pejabat negara merupakan bagian dari perencanaan yang sah dan sudah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.

“Jadi, kalau bicara soal efisiensi, itu konteksnya beda. Jangan dicampuradukkan dengan kebutuhan operasional pejabat negara dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.

Tim : Redaksi

Share :

Baca Juga

DPR

Trotoar vs Perut Rakyat: Komisi l DPRD Wajo Tunda Penertiban Lapak UMKM hingga Usai Lebaran

Daerah

Dewan PKB Amshar Andi Timbang Respons Cepat Bantu Korban Puting Beliung di Pammana

Daerah

Reses Feri Saputra DPRD Wajo di Tadangpalie, Warga Soroti Tanggul Sungai, Infrastruktur, dan UMKM

Daerah

Dari Jalan Tani hingga Bedah Rumah, Aspirasi Warga Bulu Siwa Menggema di Reses Andi Aklam DPRD Wajo

DPR

Bukan Sekedar Reses Arga Prasetya Ashar di Ongkoe Serahkan Ambulans , Kursi dan 150 Titik Lampu Jalan

Nasional

Tarik Dua Wakil Bupati Aktif, PSI Sulsel Perkuat Struktur Jelang Pemilu

Politik

Rusdi Masse Datang ke Rakernas PSI, Isyarat Pindah Haluan Politik

Daerah

Reses DPRD Wajo Dirga , Warga Soroti Belum Optimalnya Layanan PDAM dan Energi