bytenews.id – WAJO — Minimnya pemberitaan maupun informasi resmi terkait penindakan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Wajo mulai memunculkan pertanyaan publik. Sejumlah kalangan menilai kondisi ini berbeda dengan daerah lain yang menunjukkan langkah tegas aparat penegak hukum terhadap praktik pengepul BBM subsidi.(10/4/2026)
Di beberapa wilayah Indonesia, aparat kepolisian aktif melakukan operasi penertiban distribusi BBM subsidi. Namun hingga kini, masyarakat menilai belum terlihat penindakan terbuka di wilayah hukum Polres Wajo, meski dugaan aktivitas pengumpulan BBM subsidi disebut kerap terlihat di lapangan.
Ketua Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT), Hardiansyah, mengatakan publik mulai mempertanyakan transparansi pengawasan distribusi BBM subsidi di daerah.
“Yang menjadi pertanyaan masyarakat sekarang, mengapa daerah lain ramai penindakan sementara di Wajo sepi pemberitaan. Ini menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Hardiansyah menegaskan bahwa pertanyaan publik mengenai kemungkinan adanya praktik “upeti” atau pembiaran harus dijawab dengan langkah hukum yang transparan, bukan dibiarkan berkembang menjadi opini liar.
Menurutnya, aparat penegak hukum justru perlu menunjukkan keterbukaan melalui operasi lapangan, pengawasan rutin, serta penyampaian informasi resmi kepada masyarakat.
Ia menambahkan bahwa BBM subsidi merupakan hak masyarakat kecil dan sektor produktif, sehingga potensi penyalahgunaan harus ditangani secara serius.
“Kami tidak ingin muncul asumsi negatif. Justru kami berharap aparat membuktikan bahwa hukum tetap berdiri tegak dan tidak ada ruang kompromi terhadap pelanggaran,” tegasnya.
KERAMAT juga mendorong aparat kepolisian bersama instansi pengawas energi untuk melakukan audit distribusi BBM subsidi mulai dari SPBU hingga jalur penjualan eceran yang diduga menjadi titik rawan penyimpangan.
Pengamat kebijakan publik menilai, transparansi penegakan hukum menjadi faktor penting menjaga kepercayaan masyarakat. Tanpa langkah nyata dan komunikasi publik yang terbuka, ruang spekulasi akan terus berkembang di tengah masyarakat.
Masyarakat Kabupaten Wajo kini menunggu kejelasan sikap aparat dalam memastikan distribusi Pertalite dan Solar bersubsidi benar-benar tepat sasaran serta bebas dari praktik penyalahgunaan.
penulis : Cender
